JAKARTA
– Dalam rangka peningkatan Tata Kelola Perusahaan, PT Rajawali Nusantara
Indonesia (Persero) atau RNI menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), sepakati kerja sama pengembangan manajemen perusahaan dalam
penerapan dan penguatan tata kelola, manajemen risiko dan budaya kepatuhan.
Direktur
Keuangan dan Manajemen Risiko, Thomas Hadinata mengatakan sebagai upaya menuju
holding BUMN Pangan, RNI terus meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang baik,
peningkatan Manajemen Risiko di Korporasi dan peningkatan peran Satuan Pengawas
Intern (SPI) di lingkungan RNI Group maupun BUMN Klaster Pangan dengan
menggandeng BPKP.
“Penjajakan
kerja sama ini merupakan bentuk transformasi dalam GCG, penguatan fungsi
Manajemen Risiko dan peran SPI di RNI dan BUMN Klaster Pangan,” jelas Thomas.
Kesepakatan
kerja sama tertuang dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama 12 BUMN lainnya
yang dilakukan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah dan
para Direktur BUMN. Disaksikan secara langsung oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf
Ateh, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely.
Deputi
Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely mengatakan
Kementerian BUMN sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai langkah
transformasional, bagi dalam hal regulasi pelaporan keuangan maupun
restrukturisasi BUMN dalam klaster. Pembenahan diri ini membawa konsekuensi
yang lebih besar dan kompleks, terlebih dalam konteks pemulihan pandemi
Covid-19.
“Kami
membutuhkan bantuan BPKP untuk berkolaborasi memformulasikan struktur tata
kelola BUMN yang menjadi klaster/subholing maupun BUMN yang memang memiliki
complex structure,” ungkap Nawal Nely.
Menyadari
besarnya peran BUMN bagi Indonesia, Nawal Nely menyoroti pentingnya penguatan
tata kelola risiko sehingga perlu adanya peningkatan skill set dan peran satuan
pengawasan intern (SPI) di masing-masing BUMN.
“It
is upon us to upscale. In that sense, di tahun 2022 kami akan meningkatkan
kualitas SPI.
“Kami
menyambut baik program CIAE sebab fungsi SPI sangat strategis. Kami akan dorong
keikutsertaannya. We welcome all the initiatives demi kebaikan BUMN dan praktik
terbaik GCG (good corporate governance),” pungkasnya.
Sementara
itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan hingga kini sudah ada 2.502
penugasan BPKP terkait BUMN. “Ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden.
Bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan negara dan berkontribusi lebih
besar.”terangnya berdasarkan keterangan tertulis melalui situs website BPKP.
Yusuf
Ateh juga berpesan untuk mengetahui area-area yang akan menjadi fokus untuk
kemudian diidentifikasi risiko-risikonya dan dilakukan pengawalan.
“Identifikasi
dari awal supaya tahu sumber daya yang dibutuhkan. Dalam kaitan manajemen
risiko dan tata kelola, kita bisa bantu,” ujar Yusuf Ateh.
Adapun
terkait asesmen GCG BUMN, Yusuf Ateh menyarankan agar dilakukan setiap tahun
dan dipetakan. Demikian dapat terpantau perkembangan hasilnya setiap tahun.
