Memasuki pekan ketiga bulan Mei 2023, Holding BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Pangan ID FOOD telah menggelar Bantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Stunting lengkap pada 7 wilayah dari tujuh wilayah yang menjadi target penyaluran.
Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan mengatakan per 21 Mei 2023, Bantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Stunting sudah tersalurkan lengkap ke 7 wilayah penyaluran, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Banten 56.504 KRS (87,3 persen), Jawa Barat: 378.111 KRS (92,1 persen), Jawa Tengah: 319.310 KRS (99,0 persen), Jawa Timur: 269.873 KRS (72,0 persen), Sumatera Utara: 56.286 KRS (40,4 persen), Nusa Tenggara Timur 3283 (2,9 persen), dan Sulawesi Barat 1145 (5,6 persen).
Dengan demikian angka realisasi bantuan pangan stunting yang telah dicapai ID FOOD mencapai 1.084.512 Keluarga Risiko Stunting (KRS) (75,0 persen).
Dengan demikian hingga pekan ketiga Mei tersebut diketahui sudah lengkap 7 provinsi atau daerah yang tersalurkan, termasuk Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur.
“Mulai pekan keempat Mei ini dan seterusnya, kami akan mengejar realisasi distribusi di ketujuh provinsi tersebut sesuai jumlah KRS dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar Frans dalam keterangan resminya, Selasa (23/5/2023).
Frans mengatakan, bantuan pemerintah untuk penanganan stunting ini akan disalurkan selama tiga bulan ke depan mulai April, Mei, dan Juni 2023, dengan sasaran penerima sebanyak 1,4 juta (Setiap Periode) Keluarga Risiko Stunting (KRS) berdasarkan data BKKBN.
Evaluasi, lanjut Frans, terus dilakukan, termasuk kordinasi intens dengan semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penyaluran di lapangan seperti Berdikari, Rajawali Nusindo, PT POS, BKKBN, Bapanas, Satgas Pangan dan pemerintah daerah setempat.
Sebagai informasi, Bantuan Pemerintah untuk Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang dilaksanakan ID FOOD sejatinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres 125/2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Di dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa cara penyaluran cadangan pangan pemerintah bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah bantuan sosial pangan pemerintah.
Bantuan tersebut bisa dikatakan sebagai program penurunan prevalensi stunting yang selama ini sudah menjadi tugas dan misi khusus pemerintah pusat. Adapun BUMN Holding Pangan ID FOOD mendapatkan mandat untuk merealisasikan program tersebut.
Dalam melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah untuk penanganan stunting, ID FOOD bersama PT Berdikari dan PT Rajawali Nusindo dua perusahaan yang merupakan anak perusahaan ID FOOD. PT Berdikari yang menyediakan telur dan daging ayam sedangkan PT Rajawali Nusindo yang menyediakan Goody Bag. Adapun PT Pos yang menjadi transporternya.
Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam upaya bersama mengentaskan stunting.
“Terimakasih dan apresiasi kepada NFA atas kerjasamanya dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia melalui bantuan pangan bagi keluarga berisiko stunting. Dan juga kepada ID FOOD serta PT. Pos Indonesia yang menyalurkan bantuan telur dan daging ayam hingga dapat sampai ke keluarga berisiko stunting. Terimakasih juga telah memanfaatkan data hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya sebagai data sasaran penerima bantuan,” jelasnya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan, pihaknya terus mendorong Holding BUMN Pangan ID FOOD untuk percepat penyaluran bantuan, sehingga tahap pertama bisa segera rampung dan bisa segera memasuki tahap ke dua dan ketiga.
“Percepatan pendistribusian itu sangat penting. Karena dengan pendistribusian yang semakin cepat dan intens, peluang untuk mengintervensi keseimbangan dan stabilitas harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen semakin besar,” ujarnya.
Untuk langkah percepatan pendistribusian yang akan dilakukan, Arief mengatakan, diantaranya melalui peningkatan fasilitasi distribusi stok telur dan daging ayam dari sentra produksi ke provinsi atau daerah yang terbatas stoknya.
“Selain itu, kita juga minta ID FOOD menambah dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan peternak mandiri kecil sehingga stok pendistribusian aman dan pendistribusian melalui PT POS bisa dipercepat,” urainya.
Lebih lanjut, Arief mengaku, selain melakukan percepatan pendistribusian, pengawasan juga menjadi prioritas. Pasalnya, pengawasan yang baik akan sangat mendukung kelancaran program ini.
“Saat ini kami tugaskan pimpinan Eselon 1 dan 2 Badan Pangan Nasional secara rutin dan bergantian turun ke daerah memantau dan memastikan bantuan pangan, baik bantuan telur dan daging ayam maupun bantuan beras, tiba tepat waktu dan tepat sasaran. Kita juga minta dukungan Satgas Pangan Polri dan pemerintah daerah dalam hal pengawasan di lapangan. Kita terbuka terhadap setiap masukan dan laporan untuk perbaikan,” ungkapnya.
