PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding BUMN Pangan ID FOOD berhasil mempertahankan predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023, Selasa, (19/12/2023), di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Penghargaan diserahkan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro kepada Direktur SCM dan IT ID FOOD Bernadetta Raras, disaksikan Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Capaian tersebut seiring dengan peningkatan skor Keterbukaan Informasi Publik ID FOOD yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun ini ID FOOD meraih skor 95,48 dengan kualifikasi Informatif atau mengalami pertumbuhan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 93,50.
Dalam dua tahun terakhir ID FOOD berhasil mempertahankan predikat sebagai badan publik yang informatif. Hal ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam penerapan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya ini juga sejalan dengan upaya perseroan untuk terus mengedepankan keterbukaan dan transparansi, terutama terkait proses operasional, aksi korporasi, pengembangan, dan penyediaan akses terhadap data-data seputar pangan.
Adapun capaian nilai Keterbukaan Informasi Publik PT RNI (Persero)/ID FOOD berdasarkan penilaian KIP terus meningkat dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2020 perseroan meraih nilai 10,80 atau kualifikasi Tidak Informatif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan 2 peringkat menjadi Cukup Informatif dengan nilai 73,93. Tahun 2022 kembali meningkat 2 peringkat menjadi Informatif dengan nilai 93,50, dan tahun 2023 berhasil mempertahankan kualifikasi Informatif dengan nilai 95,48.
Pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun ini, KIP menilai sebanyak 369 badan publik yang terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, BUMN, Perguruan Tinggi, dan Partai Politik. Dari jumlah tersebut sebanyak 139 badan publik atau 37,7% masuk kedalam kualifikasi Informatif. Untuk kategori BUMN sebanyak 26 BUMN mendapat kualifikasi Informatif.
