Jakarta – Memasuki pekan kedua bulan Mei 2023, Holding BUMN
Pangan ID FOOD telah menggelar Bantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan
Stunting pada 5 wilayah dari tujuh wilayah yang menjadi target penyaluran.
Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan mengatakan
per 13 Mei 2023, Bantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Stunting sudah
tersalurkan ke 5 wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur dan Sumatera Utara.
Adapun rincian angka realisasi untuk 5 wilayah tersebut
adalah sebagai berikut:
Banten 46.666 KRS (72,1%), Jawa Barat: 267.599 KRS (65,2%),
Jawa Tengah: 279.179 KRS (86,6%), Jawa Timur: 198.531 KRS (53%) dan Sumatera
Utara: 33.298 KRS (23,9%). Dengan demikian angka realisasi bantuan pangan
stunting yang telah dicapai ID FOOD mencapai 825.273 Keluarga Risiko Stunting
(KRS) (57,1%).
Dengan angka realisasi hingga pekan kedua Mei tersebut
diketahui masih ada beberapa daerah yang belum tersalurkan, yakni Sulawesi
Barat dan Nusa Tenggara Timur.
“Mulai pekan ketiga Mei ini dan seterusnya, rencananya ID
FOOD akan mulai penyaluran ke Provinsi Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Kami akan mengejar realisasi distribusi di ketujuh provinsi tersebut sesuai
jumlah KRS dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional
(Bapanas),” ujar Frans dalam keterangan resminya, Senin, 15 Mei 2023.
Frans mengatakan, bantuan pemerintah untuk penanganan
stunting ini akan disalurkan selama tiga bulan ke depan mulai April, Mei, dan
Juni 2023, dengan sasaran penerima sebanyak 1,4 juta (Setiap Periode) Keluarga Risiko Stunting
(KRS) berdasarkan data BKKBN.
Evaluasi, lanjut Frans, terus dilakukan, termasuk kordinasi
intens dengan semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penyaluran di
lapangan seperti Berdikari, Rajawali Nusindo, PT POS, BKKBN, Bapanas, Satgas
Pangan dan pemerintah daerah setempat.
Sebagai informasi, Bantuan Pemerintah untuk Keluarga Risiko
Stunting (KRS) yang dilaksanakan ID FOOD sejatinya adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari Perpres 125/2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Di dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa cara penyaluran
cadangan pangan pemerintah bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya
adalah bantuan sosial pangan pemerintah.
Bantuan tersebut bisa dikatakan sebagai program penurunan
prevalensi stunting yang selama ini sudah menjadi tugas dan misi khusus
pemerintah pusat. Adapun BUMN Holding Pangan ID FOOD mendapatkan mandat untuk
merealisasikan program tersebut.
Dalam melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah untuk
penanganan stunting, ID FOOD bersama PT Berdikari dan PT Rajawali Nusindo dua
perusahaan yang merupakan anak perusahaan ID FOOD. PT Berdikari yang
menyediakan telur dan daging ayam sedangkan PT Rajawali Nusindo yang
menyediakan Goody Bag. Adapun PT Pos yang menjadi transporternya.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency Arief
Prasetyo Adi terus mendorong percepatan penyaluran bantuan telur ayam dan daging ayam karkas kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS)
yang saat ini tengah berjalan.
“Kita melalui ID FOOD terus dorong untuk dilakukan
peningkatan pendistribusian agar penyaluran kepada total 1,4 juta KRS tahap
pertama segera selasai sehingga segera diikuti penyaluran tahap ke dua dan
ketiga,” ujarnya.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, ia juga
menyampaikan pentingnya sinergitas lintas sektor untuk pengawasan
pendistribusian.
“Pengawasan yang baik akan sangat mendukung kelancaran
program ini. Untuk itu, dukungan Satgas Pangan Polri dan pemerintah daerah
dalam hal pengawasan di lapangan sangat penting. Kita terbuka terhadap setiap
masukan dan laporan untuk perbaikan,” terangnya.
Seperti halnya bantuan pangan beras yang saat ini tengah
berjalan, Arief menargetkan, bantuan pangan telur ayam dan daging ayam karkas ini memberikan dampak yang luas baik bagi
penurunan stunting, daya beli mayarakat, serta stabilitas harga telur ayam dan
daging ayam di tingkat peternak.
“Program ini sangat strategis karena bisa memberikan dampak
luas, seperti menurunkan angka stunting, menjaga daya beli masyarakat dan
pengendalian inflasi, serta menyerap produksi peternak unggas. Hal tersebut
sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat mencanangkan program ini,” pungkas
Arief.
