Jakarta, 14 Desember 2022 – Pemerintah makin gencar
melakukan pembangunan infrastruktur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
yang positif tetapi masih didominasi oleh sisi konsumsi. Oleh karenanya,
pembiayaan yang diperlukan pun makin meningkat. Pemerintah mendorong investasi
dan ekspor agar dapat memberikan leverage yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
dengan mendorong peran investasi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dan turunannya, yaitu
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Investasi Pemerintah.
Melalui skema investasi pemerintah, dana yang bersumber dari APBN maupun endowment fund yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), dan sejumlah badan lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.
Sampai saat ini implementasi PP Nomor 63 tahun 2019 dan PMK Nomor 53 tahun 2020 masih berada dalam fase awal. Baru terdapat lima Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang terdiri atas empat BLU dan satu Badan Hukum Lainnya, sedangkan sejumlah BUMN telah menyampaikan minatnya untuk menjadi OIP.
Agar lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap investasi pemerintah sebagai salah satu upaya mendukung pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, konsep investasi pemerintah perlu lebih disebarluaskan, khususnya di kalangan mahasiswa dan akademisi. Untuk itu, Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) sebagai salah satu unit di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan yang membidangi sektor investasi mengadakan serangkaian kegiatan dengan tema besar The Government Investment Insight atau disingkat The Givest.
Sejak bulan September 2022, Direktorat SMI mengadakan seri webinar dan perlombaan dengan tema investasi pemerintah dalam rangkaian The Givest. Webinar Investment Series dilaksanakan dalam lima seri dengan mengundang narasumber yang merupakan ahli dan praktisi investasi pemerintah. Beberapa topik webinar yang telah dilaksanakan yaitu The Investor's Ways dengan materi terkait investasi pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2019 dan PMK 53 Tahun 2020, konsep umum investasi, wisdom mindset, strategi investasi, serta bagaimana menghindari jebakan investasi; peran investasi pemerintah melalui PP Nomor 63 Tahun 2019 dan pembiayaan APBN dalam mendukung pembangunan nasional; peran investasi sosial dalam mendukung penyelesaian backlog perumahan, penyediaan air bersih, dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah; implementasi green investment oleh Kementerian Keuangan untuk penanggulangan perubahan iklim; serta outlook, tantangan, dan peluang dalam ketidakpastian ekonomi global 2023.
Untuk meningkatkan keterlibatan stakeholders, dalam The
Givest juga diadakan lomba-lomba terkait investasi, antara lain pembuatan logo
pemberdayaan UMKM atau UMKM Financing Empowerment (U-FinE), karya tulis,
podcast, reels, serta proposal riset yang terkait dengan investasi.
Sebagai puncak dari The Givest, diselenggarakan kegiatan Stakeholders Collaboration dengan mengundang stakeholders Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di antaranya dari OIP, perbankan, pemerintah daerah, perwakilan BUMN; serta unit Badan Hukum Lainnya. Dalam Stakeholders Collaboration ini dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data dengan PT Taspen dan PT ASABRI untuk kemudahan pemanfaatan penggunaan data masing-masing instansi. Selanjutnya diadakan penandatanganan charter komitmen bersama instansi yang ditetapkan sebagai OIP yaitu Badan Pengelola 1/2 Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), LPDP, LDKPI, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dengan tujuan makin meningkatkan kerja sama antara OIP dengan Komite Investasi Pemerintah (KIP).
Selain itu juga terdapat penandatanganan charter dengan
sejumlah perwakilan BUMN, yaitu PT RNI (ID Food), PT Len Industri (Defend ID),
PT PLN, PT Pertamina, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Bahana Pembinaan
Usaha Indonesia (BPUI), dan PT PELNI, dengan harapan untuk makin meningkatkan
kinerja stakeholders dalam penyelesaian kewajiban SLA. Kemudian untuk makin
memperkuat kerja sama dengan perbankan dalam pelaksanaan program UMKM Financing
Empowerment (U-FinE), DJPb menandatangani Nota Kesepahaman bersama Mandiri,
BRI, BNI dan BSI.
Sebagai apresiasi, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan plakat penghargaan kepada stakeholders yang memiliki kinerja terbaik dalam pembayaran kembali penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement atau SLA) yaitu PT PLN untuk kategori BUMN, Kota Bandung untuk kategori Pemerintah Daerah, dan BPD Bali untuk kategori Perbankan “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders yang telah menunjukan kinerja terbaik dalam pembangunan. Kami berharap seluruh charter, MoU, dan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani akan mendukung penguatan peran investasi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya menghadapi berbagai tantangan, dinamika, dan ketidakpastian pada tahun 2023,” ucap Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam penutupan acara Stakeholders Collaboration, 13 Desember 2022.
Kemudian untuk menegaskan bahwa layanan DJPb telah memanfaatkan otomasi proses bisnis, dilaksanakan pemutaran video sebagai penanda implementasi Sistem Implementasi Kredit Program (SIKP) Mobile dan Digipay Satu yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait optimalisasi produk dalam negeri. SIKP Mobile diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dan debitur untuk melakukan monitoring program pemberdayaan UMKM, mengecek nilai subsidi yang telah diterima oleh debitur Kredit usaha Rakyat (KUR), serta mengolah behavior analysis dari para debitur KUR maupun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sedangkan Digipay Satu dikembangkan untuk mengintegrasikan proses belanja barang/jasa atas beban APBN dari hulu ke hilir, yakni sejak saat procurement hingga pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan secara online.
Diharapkan keseluruhan rangkaian The Givest ini akan lebih menguatkan sinergi dan kolaborasi antara DJPb dengan seluruh stakeholders untuk bersama-sama menjadikan investasi pemerintah sebagai instrumen demi mendorong perekonomian bangsa dan memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
