PENGUMUMAN ATAS RENCANA PENGALIHAN SAHAM SERI B MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), PT BERDIKARI (PERSERO), PT GARAM (PERSERO), PT SANG HYANG SERI (PERSERO), DAN PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)

PENGUMUMAN ATAS RENCANA PENGALIHAN SAHAM SERI B MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), PT BERDIKARI (PERSERO), PT GARAM (PERSERO), PT SANG HYANG SERI (PERSERO), DAN PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)

08 Nov 2021
Komunikasi Korporasi
Klaster Pangan

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM SERI B MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PT PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), PT BERDIKARI (PERSERO), PT GARAM (PERSERO), PT SANG HYANG SERI (PERSERO), DAN PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)

Dalam rangka pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Industri Pangan, kami Direksi dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), bermaksud untuk mengumumkan rencana pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia di masing-masing perusahaan yang diuraikan di bawah ini (Rencana Pengalihan), sebagai berikut:

Nama Perusahaan
Pihak Yang Mengalihkan
Pihak Penerima Pengalihan
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Berdikari (Persero)
PT Garam (Persero)
PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Perikanan Indonesia (Persero)
Negara Republik Indonesia
PT Rajawali Nusantara Indonesia

Setiap karyawan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis atas rencana pengalihan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kalender setelah tanggal Pengumuman ini, yang ditujukan kepada:

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Waskita Rajawali Tower Jalan MT Haryono Kav. 12, Jakarta Timur - 13330
U.P: EVP Sekretaris Korporasi

Demikian Pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan memperhatikan proses pembentukan Holding BUMN Industri Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016.

Postingan Terkait